Nasionalisme Fatwa Sang Kyai

Perjuangan dan perjalanan sejarah tokoh nasional KH Hasyim Asyari diperkenalkan kembali melalui pameran Pengabdian Seorang Kyai untuk Negeri yang digelar di Museum Negeri NTB. Perjuangan itu bukan hanya soal kekuatan fisik dan senjata atau strategi intelektual tetapi juga upaya batin melalui sejumlah wirid serta perlawanan kultural Hal tersebut menjadi strategi penting yang perlu dilakukan rakyat Indonesia. Salah satu strategi kultural yang dilakukan oleh kalangan pesantren ialah mengeluarkan fatwa dan menjadi wadah pergerakan nasional secara umum.

Memasuki ruang pameran yang direncanakan berlangsung 22 sampai 27 Agustus dipenuhi oleh display fragmen perjuangan KH Hasyim Asyari. Diawali dengan silsilah keturunan sang kyai, sejumlah display lain menampilkan foto foto basis perjuangan dari Pesantren Tebuireng, Jombang, foto foto peristiwa sejarah yang melibatkan sang kyai hingga nukilan pesan dan kata kata bermakna dari KH Hasyim Asyari. Pameran tersebut digagas Museum Kebangkitan Nasional bekerjasama dengan Museum Negeri NTB, Dinas Pendidikan NTB dan organisasi afiliasi Nahdlatul Ulama (NU).

Di salah satu sudut ruang pameran terdapat kotak kayu berukuran besar koleksi Museum Negeri NTB. Dipenuhi oleh ukiran dan kaligrafi di permukaan kotak, panitia menjelaskan bahwa kotak tersebut digunakan oleh jamaah haji sebagai koper pada masa tahun 1960 kebawah oleh masyarakat Lombok. Kotak (peti) kayu berukuran dua meter kali setengah meter itu berbobot hampir 30 kilogram dan dipakai sebagai wadah meletakkan barang barang keperluan jamaah haji pada masa itu. Dengan dilengkapi roda kayu dibagian bawah peti, masing masing jamaah haji pada masa itu menyeret sendiri peti kayu tersebut menaiki kapal laut dengan jarak tempuh berbulan bulan untuk sampai ke Mekkah.

Disamping kotak kayu tersebut tertulis sejarah kebijakan colonial Belanda terkait ordonansi haji. Disana tertulis fase pertama (1800 – 1889) tentang pembatasan mereka yang ingin berhaji karena dianggap fanatic agama dan sering memberontak, pada fase kedua (1889-1932) kebijakan politik haji pada masa itu lebih mengarah pada pengawasan gelar haji untuk mengontrol gerakan perlawanan yang dimotori kaum alim ulama.

Namun demikian, pada masa-masa revolusi antara tahun 1946-1948, Belanda tidak juga surut untuk terus berupaya kembali menduduki Indonesia. Menurut catatan Sejarawan NU, Abdul Mun’im DZ dalam Fragmen Sejarah NU (2017), gejolak revolusi tersebut dirasakan sebagai penderitaan luar biasa karena semua kegiatan sosial ekonomi terganggu termasuk aktivitas menjalankan ibadah haji bagi umat Islam.

Umat Islam risau karena perjalanan haji terhenti akibat perang sehingga tidak menjamin keamanan para jemaah calon haji. Melihat situasi itu, Gubernur Hindia-Belanda, Van der Plaas segera mengambil tindakan untuk menolong umat Islam. Belanda mengumumkan bagi yang hendak melaksanakan ibadah haji disediakan fasilitas selengkapnya dan dijamin keamanannya.

Sekilas kebijakan tersebut nampak populis dan menggiurkan tapi mengandung intrik politik untuk meraup simpati umat Islam Indonesia. Karuan saja tawaran tersebut menarik umat Islam Indonesia untuk mendaftar haji mengingat beberapa tahun terkahir pemberangkatan haji terganggu oleh perang. Di tengah kegairahan umat Islam untuk berhaji, tiba-tiba Rais Akbar NU, Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa bahwa melakukan ibadah haji saat ini hukumnya haram. Ibadah haji memang sebuah kewajiban bila syarat rukunnya terlengkapi. Sementara saat ini Indonesia dalam keadaan perang, kapal sebagai sarana transportasi haji belum dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena itu bila pergi haji naik kapal milik orang kafir (Belanda), maka hukumnya haram dan hajinya tidak sah.

Fatwa itu membuat umat Islam tertegun, tetapi bagaimana pun dengan hujjah-nya yang kuat dan sesuai nalar, maka seberat apapun fatwa itu mesti ditaati, umat Islam banyak yang membatalkan perjalanan hajinya. Tentu saja hal itu membuat Belanda geram, bukan karena usaha pelayarannya tidak laku, tetapi lebih penting lagi usahanya gagal dalam mempengaruhi hati umat Islam agar tidak memihak pada republik pimpinan Soekarno-Hatta.

Kiai Hasyim Asy’ari tahu bahwa tujuan Van der Plaas membantu umat Islam dalam menjalankan rukun Islam itu bukan untuk menolong, tetapi sebuah tipu muslihat untuk mengalihkan kesetiaan pada bangsa sendiri. Haji politis semacam itu tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Kiai Hasyim Asy’ari. Sebagai seorang imam yang berpengaruh, maka fatwanya yang kontroversial itu tetap diikuti.

Sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy’ari, pemimpin besar NU dan pemimpin besar bangsa Indonesia juga menjadi energi perlawanan terhadap kolonialisme. Misalnya ketika mengharamkan santri memakai pakaian yang menyerupai Belanda yang terbukti efektif menggerakkan perlawanan secara luas. Fatwa tersebut hanya berlaku pada konteks saat itu, bagaimana Kiai Hasyim Asy’ari melihat propaganda Belanda melalui borjuisme kolonial lewat busana.

Fatwa penting lain juga dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy’ari bersama ulama se-Jawa dan Madura ketika mengeluarkan Fatwa Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Saat itu Belanda (NICA) yang membonceng pasukan sekutu (Inggris) hendak kembali menduduki wilayah Indonesia dalam Agresi Militer Belanda II.

Fatwa Jihad tersebut seketika menggelorakan semangat juang rakyat Indonesia dari seluruh penjuru tanah air untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Resolusi Jihad KH Hasyim Asy’ari mempunyai esensi bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban agama. (jm – tim media – dari berbagai sumber).

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru